Bagi Hasil Tidak Jelas, DPR Siap Persoalkan Freeport

Jakarta, Seruu.com – PT Freeport bakal berurusan dengan Komisi XI DPR RI. Sebab, bagi hasil yang hanya 1,5 persen diberikan ke pemerintah tidak sesuai azas keadilan. Politisi Senayan akan ambil bagian mengevaluasi kerjasama pemerintah terhadap kontrak karya dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.
’’Tidak adil kalau hanya segitu (1,5 persen). Sudah berapa juta ribu ton bahkan lebih hasil bumi yang dieksplorasi Freeport di Papua,’’ tandas Achsanul Qosasih, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jumat, (7/10).

Politisi Partai Demokrat ini meminta pemasukan PT Freeport harus dijelaskan secara transparan. Sebab, tidak hanya kontrak karya dengan PT Freeport yang kondisinya tidak menguntungkan bagi pemasukan pemerintah. Perusahaan di bidang yang sama juga harus dievaluasi. ’’Kami hanya menerima penjelasan dalam RAPBN dari Dirjen Anggaran yang sudah digabungkan dengan departemen-departemen lain. Jadi akan dimintai secara terperinci,’’ katanya.

Setidaknya, pemasukan yang diterima pemerintah dari PT Freeport atau perusahaan tambang lainnya wajib mengikuti UU No 45 tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Di UU itu dijelaskan, royalti bagi pemerintah untuk emas 3,75 persen, tembaga 4 persen, dan perak 3,25 persen dari penghitungan seluruh hasil tambang yang diolah perusahaan. ’’Jadi bukan hanya 1,5 persen,’’ jelas Qosasih.

Dengan lahirnya UU No 45 tahun 2003, lanjut Qosasih, maka kontrak karya antara pemerintah dan PT Freeport yang pertama kali ditandatangani pada 1967 berdasarkan UU No 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pertambangan serta pembaharuan di tahun 1991 tidak berlaku lagi. Sejauh ini, PT Freeport masih berpegang pada kontrak karya sejak 1991 yang berlaku 30 tahun dengan pilihan dapat diperpanjang dua kali dengan durasi 10 tahun.

’’Kami akan mendorong pemerintah soal bagi hasil pada ambang batas maksimal yang diatur dalam UU No 45 tahun 2003. Kalau hanya 1,5 persen tidak masuk akal lagi. Keberadaan Freeport pun akan dievaluasi dari segi pembagian hasil,’’ paparnya.

Pemaksimalan pendapatan pada ambang batas yang diatur UU, kata Achsanul, perlu dilakukan terkait pemaksimalan penghasilan negara dari pemasukan bukan pajak. Karena itu, penjelasan detail dari dirjen terkait berapa nilai riil yang didapat dari PT Freeport dirasa penting.

’’Ada kesalahan saat perpanjangan kontrak dengan PT Freeport beberapa waktu lalu. Salah satunya kurang serius soal bagi hasil ini. Namun sekarang semua harus dievaluasi untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor penghasilan bukan pajak,’’ paparnya.

Evaluasi tersebut tetap akan menunggu penjelasan dari Dirjen Anggaran soal penghasilan yang diterima pemerintah dari Freeport. ’’Informasi yang kami dengar banyak warga Papua yang terisolasi. Seolah di kawasan Freeport digunakan perundangan lain di luar perundangan pemerintah,’’ katanya.

Ditemui terpisah, anggota Komisi XI Maruarar Sirait berpendapat, harusnya pemerintah dapat menekan bagi hasil hingga 51 persen untuk negara. Politisi PDI Perjuangan ini beralasan, PT Freeport yang bermarkas di Amerika Serikat sudah berpuluh-puluh tahun mengeksplorasi tambang di Papua. ’’Tentu investasi yang ditanam PT Freeport sudah kembali. Dengan kondisi saat ini, pemerintah layak mendapat 51 persen, karena Freeport sudah berpuluh-puluh tahun di Papua melakukan eksplorasi,’’ kata pria yang akrab disapa Ara ini.

Untuk menyelesaikan bagi hasil ini, tambah Ara, harus dibuat tim bersama. Terdiri atas warga Papua, pemerintah, akademisi, dan pengacara. Warga Papua disertakan untuk memberikan masukan apa yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya akademisi dan pengacara Indonesia yang andal disiapkan untuk mem-backup kemajuan yang ingin dicapai. Termasuk manajemen yang asli orang Indonesia di PT Freeport harus juga memperjuangkan bagi hasil yang menguntungkan bagi Indonesia. ’’Tim bersama itulah yang bergerak untuk kepentingan negara,’’ paparnya. [ms]

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s